Sumber Foto: Radar Bogor
Fakta Khusus
Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Pencairan Double BPNT di Jawa Timur Ramadhan 2026
Rumor Stimulus Ramadhan 2026
Masyarakat Jawa Timur tengah dihebohkan dengan adanya rumor mengenai stimulus Ramadhan 2026 yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Menurut informasi yang beredar, stimulus ini memang ada tetapi dengan syarat tertentu.
PKH Plus untuk Penerima Manfaat di Jawa Timur
PKH Plus ini hanya diperuntukkan bagi penerima manfaat PKH yang berdomisili di wilayah Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur, sehingga wilayah lain tidak mendapatkan program ini.
Namun, kuota untuk PKH Plus terbatas dan tidak semua penerima manfaat PKH di Jawa Timur akan memperoleh tambahan tersebut. Salah satu syarat untuk mendapatkan PKH Plus adalah penerima harus berusia lansia di atas 70 tahun. Sebelum penyaluran, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan penerima.
Pencairan Bansos melalui Pemda
Pencairan PKH Plus tidak dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) seperti biasanya, melainkan langsung melalui Pemda Jawa Timur. Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemda untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
BPNT Program Sembako Tahap 1 Cair Double
Selain PKH Plus, masyarakat juga memperbincangkan pencairan double Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Program Sembako Tahap 1. Pencairan ini merupakan bagian dari multibansos, yang mencakup BPNT Program Sembako Tahap 1 yang dicairkan lebih dahulu, diikuti dengan PKH yang telah tervalidasi.
Untuk menerima bantuan double, penerima BPNT Program Sembako yang juga terdaftar sebagai penerima PKH Tahap 1 harus memenuhi beberapa komponen, yaitu kesehatan (ibu dan anak), kesejahteraan (lansia dan penyandang disabilitas), pendidikan (murid SD-SMA), serta korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Peran Data dalam Penyaluran Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam kesempatan di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, beliau mengajak para operator data desa, pilar sosial, dan kepala desa untuk memperkuat data yang akurat agar bansos dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
