Menelisik Gaji dan Tugas Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi

Jakarta - Penunjukan tujuh staf khusus Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan milenial telah memicu sejumlah pertanyaan mengenai kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Aminuddin Ma'ruf, salah satu dari staf khusus tersebut, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan, "Waktu lah yang menjawab. Itu kan persepsi," sambil menyatakan kesiapan menerima saran dari masyarakat.

Meski masih ada keraguan di kalangan sebagian publik, banyak yang optimis terhadap kontribusi yang dapat diberikan oleh para staf khusus ini dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ketujuh staf khusus yang diperkenalkan baru-baru ini adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Ma'ruf. Mereka dikenal memiliki prestasi yang membanggakan di bidang masing-masing.

Gaji dan Asisten Staf Khusus

Salah satu aspek yang menarik perhatian publik adalah besaran gaji yang diterima oleh staf khusus ini. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015, gaji staf khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta per bulan. Selain itu, setiap staf khusus diperbolehkan untuk memiliki hingga lima asisten, yang terdiri dari maksimal dua pembantu asisten. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perpres tersebut.

Jam Kerja yang Fleksibel

Meskipun memiliki jabatan penting, ketujuh staf khusus milenial ini tidak diharuskan untuk bekerja secara penuh waktu atau hadir di Istana setiap hari. Mereka tetap akan menerima gaji penuh meskipun tidak bertatap muka langsung dengan Presiden setiap hari. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjelaskan bahwa staf khusus dapat memberikan masukan kepada Presiden kapan saja, dengan sistem kerja yang fleksibel, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi untuk pembangunan Indonesia.

Kerja Sama Tanpa Bidang Khusus

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ketujuh staf khusus milenial ini tidak memiliki bidang kerja khusus, melainkan akan bekerja sama dalam membuat program dan terobosan baru untuk menghadapi berbagai masalah. Jokowi menekankan pentingnya output yang dihasilkan oleh mereka, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sistem pemerintahan yang ada.

Melalui langkah ini, diharapkan keterlibatan generasi milenial dalam pemerintahan dapat membawa perspektif dan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.