Tantangan Kedaulatan Ekonomi: Antara Impor, Kebijakan, dan Risiko Geopolitik

Catatan Redaksi

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:08 WIB

RANAHRIAU.COM- Keputusan sebuah BUMN mengimpor 105 ribu pikap senilai Rp 24,66 triliun, angka yang nyaris menyamai total penjualan nasional setahun adalah ironi kebijakan yang sulit dicerna. Di saat kapasitas produksi domestik tersedia dan aturan TKDN (minimal 25%) tegas mengamanatkan keberpihakan pada produk dalam negeri, nilai tambah justru dibiarkan mengalir keluar. Alih-alih menciptakan backward linkage, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat rantai pasok lokal, kita memilih jalan pintas yang mahal: impor CBU. Ini bukan sekadar keputusan bisnis; ini sinyal arah kebijakan industri.

Konteksnya makin problematik ketika industri otomotif tengah lesu akibat daya beli melemah. Negara semestinya menjadi jangkar permintaan domestik counter cyclical buyer ng menyokong manufaktur nasional saat pasar melemah. Bukan sebaliknya, memperdalam kontraksi dengan menggerus permintaan lokal dan menguras devisa. Jika ada celah kualitas atau spesifikasi, solusinya adalah industrial upgrading melalui kemitraan dan perakitan lokal, bukan impor utuh yang mematikan insentif produksi.

Di sisi eksternal, paket dagang dengan Amerika Serikat memperlihatkan asimetri yang mencemaskan: tarif 19% bagi produk Indonesia ditukar dengan pembukaan 99% tarif untuk produk AS, plus komitmen pembelian energi, pesawat, dan komoditas bernilai miliaran dolar. Ini bukan sekadar negosiasi; ini pertukaran ruang kebijakan. Komitmen impor jangka panjang berpotensi menekan neraca eksternal, mempersempit fleksibilitas fiskal, dan mengunci opsi industrialisasi kita. Jika tidak dikawal, kita sedang menukar akses pasar dengan kedaulatan kebijakan.

Dimensi geopolitik mempertebal eksposur risiko. Keterlibatan dalam inisiatif keamanan yang berada di luar kerangka multilateral mapan, disertai komitmen militer signifikan, membawa implikasi fiskal, reputasi, dan diplomatik. Di saat yang sama, problem integritas aparat yang menuntut transparansi hingga pada hasil tes urine menambah biaya tak kasatmata bagi ekonomi: risk premium terhadap tata kelola. Investor menghitung stabilitas kebijakan dan kredibilitas institusi; reputasi yang retak adalah pajak tersembunyi bagi pertumbuhan.

Ruang koreksi masih ada dan harus ditempuh dengan keberanian politik. Pertama, tegakkan TKDN secara konsisten, dorong substitusi impor melalui perakitan lokal, alih teknologi, dan kemitraan manufaktur yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Kedua, renegosiasi paket dagang agar lebih berimbang: sinkronkan komitmen impor dengan offset industri, transfer teknologi, dan perlindungan sektor sensitif. Ketiga, perkuat disiplin dan transparansi insKetiga termasuk membuka hasil pemeriksaan internal untuk memulihkan kepercayaan publik dan pasar.

Pilihan di depan mata jelas: memihak produksi domestik dan menjaga kedaulatan kebijakan, atau membiarkan kebijakan reaktif menggerus fondasi industri. Tekanan hari ini bisa menjadi momentum penataan ulang strategi industri dan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun jika keberpihakan dan konsistensi tak kunjung hadir, kita mesti bersiap menghadapi gelombang tekanan ekonomi yang bukan lagi sekadar riak—melainkan tsunami.