Parlemen Indonesia Dapat Apresiasi, Fokus pada Legislasi dan Keterbukaan Publik

Jakarta – Lembaga legislatif di Indonesia, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menunjukkan kinerja signifikan dan meraih berbagai apresiasi di awal tahun 2026. Fokus utama parlemen mencakup penguatan fungsi legislasi, diplomasi aktif, serta peningkatan keterbukaan informasi publik.

Fakta Cepat

DPR RI mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026 untuk menyelaraskan kebutuhan hukum nasional.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih tiga penghargaan di ajang IDEAS 2025 dan dua penghargaan di Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025.

Media Sosial DPR RI diganjar penghargaan inovasi birokrasi dari Detikcom Award 2025.

DPR RI menyetujui 198 RUU dalam Prolegnas 2025–2029 dan 64 RUU Prioritas 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peran diplomasi bebas aktif Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) yang baru dibentuk.

Anggota DPRD Jabar aktif dalam program “Adikarya Parlemen” untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi produk hukum.

Serangkaian capaian ini mengindikasikan komitmen parlemen dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, mulai dari pembentukan undang-undang hingga penyampaian aspirasi masyarakat. Apresiasi yang diterima menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kepada publik, seiring dengan dinamika kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global.

Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!

Penguatan Legislasi dan Evaluasi Prolegnas

Pada penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pembentukan undang-undang selaras dengan kebutuhan hukum nasional dan agenda pembangunan yang sedang berjalan. Beberapa rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang tengah disusun meliputi RUU tentang Pangan, Sistem Pendidikan Nasional, Ketenagakerjaan, dan Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, DPR juga membahas RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Puan Maharani menegaskan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kerja konstitusional bersama antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, ini adalah komitmen politik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan kenegaraan, dengan tujuan mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, serta membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional. Dalam ringkasan Mureks, komitmen ini juga mencakup perlindungan kepentingan rakyat secara adil dan berkeadaban.

Sebelumnya, pada September 2025, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui perubahan Prolegnas 2025–2029 yang memuat 198 RUU, serta menetapkan 67 RUU sebagai Prolegnas Prioritas 2026. Namun, daftar ini kemudian disesuaikan menjadi 64 RUU Prioritas 2026 pada Desember 2025, dengan penambahan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, RUU tentang Penyadapan, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Penghargaan atas Keterbukaan Informasi dan Inovasi

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Development Award for Society (IDEAS) 2025 pada Juni 2025. Penghargaan tersebut diberikan untuk program “Parlemen Kampus” dalam sub-kategori Sosial, serta program “TVR Parlemen” dan “DPR Baru Harapan Baru” dalam sub-kategori Tata Kelola. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini, menekankan bahwa program-program tersebut berhasil menjadi wadah pendidikan politik bagi generasi muda dan kanal utama penyebaran informasi kegiatan DPR kepada publik.

Tak berhenti di situ, Setjen DPR RI juga berhasil meraih dua penghargaan di Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025 pada September 2025, yakni Silver Winner untuk Kategori Ruang Virtual Pelayanan Informasi Publik dan Bronze Winner untuk Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik. Komitmen Setjen DPR RI dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik juga diakui melalui penghargaan inovasi birokrasi dari Detikcom Award 2025 untuk Media Sosial DPR RI, atas kemampuannya menyajikan informasi legislatif secara transparan, akurat, dan mudah dijangkau publik.

Peran Anggota Parlemen di Daerah dan Diplomasi Global

Di tingkat daerah, anggota DPRD Jawa Barat aktif menjalankan program “Adikarya Parlemen” sebagai bagian dari hak dan kewajiban mereka. Program ini mencakup penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi program kerja, dan produk hukum daerah. Beberapa anggota DPRD Jabar, seperti Ineu Purwadewi Sundari, Diah Fitri Maryani, Nia Purnakania, dan Hasim Adnan, terlibat dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan solidaritas sosial, toleransi, pengawasan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM di awal tahun 2026.

Dalam konteks global, Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan III dengan menekankan pentingnya posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang baru dibentuk pada 15 Januari 2026. BoP bertugas mengawal pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza serta Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Puan menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Selain itu, DPR RI juga mencermati berbagai isu strategis nasional, termasuk penanganan kasus WNI di luar negeri, kesehatan mental anak, perlindungan dari child grooming, evaluasi kebijakan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan, modernisasi alutsista, serta kesiapan Sensus Ekonomi 2026. Komisi II DPR RI, melalui Anggota Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menyoroti pentingnya integrasi industri, penguatan UMKM, dan optimalisasi pariwisata serta ekonomi kreatif di Jawa Tengah sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.