DPRD Jabar Setujui Pembahasan Usulan Ganti Nama Jadi Provinsi Tatar Sunda

Fakta News Day - Usulan Provinsi Tatar Sunda mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Jabar untuk dibahas lebih lanjut melalui proses legislasi.

Didi Turmudzi. /Istimewa/

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda kembali memperoleh momentum politik setelah seluruh fraksi DPRD Jawa Barat memberikan persetujuan agar usulan tersebut dilanjutkan ke tahapan legislasi.

Persetujuan seluruh fraksi bukan berarti perubahan nama telah diputuskan, tetapi menunjukkan adanya kesediaan politik untuk membuka ruang pembahasan yang lebih komprehensif melalui penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, serta harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif historis, gagasan mengganti nomenklatur "Jawa Barat" bukanlah fenomena baru. Sejak dekade 1920-an telah berkembang pemikiran di kalangan intelektual Sunda bahwa identitas administratif wilayah semestinya merefleksikan identitas historis masyarakat yang mendiami. Sebaliknya, istilah "Jawa Barat" dipandang lebih sebagai konstruksi administratif modern yang lahir dari kebutuhan pembagian wilayah negara, tanpa merepresentasikan identitas kebudayaan masyarakatnya.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan symbolic public policy, perubahan nama daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan simbolik, yang bertujuan membangun makna kolektif, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan membentuk identitas sosial masyarakat.

Dari sudut pandang pembangunan daerah, usulan tersebut juga memiliki dimensi strategis. Identitas wilayah merupakan salah satu modal pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Nama wilayah yang memiliki resonansi sejarah dan budaya sering kali menjadi instrumen untuk memperkuat citra investasi, pariwisata, diplomasi budaya, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Di sisi lain, muncul pula argumentasi, perubahan nama dapat menjadi momentum untuk membangun paradigma pembangunan yang lebih berakar pada karakter lokal. Dalam konteks tersebut, "Tatar Sunda" diposisikan bukan sekadar simbol etnisitas, melainkan sebagai representasi nilai-nilai sosial masyarakat Sunda.

Namun, wacana tersebut juga menghadapi tantangan kebijakan yang tidak sederhana. Tantangan pertama berkaitan dengan karakter sosial Provinsi Jawa Barat yang bersifat multikultural. Sejauh mana istilah "Tatar Sunda" mampu merepresentasikan identitas kolektif seluruh warga Jawa Barat.

Dalam perspektif politik, perubahan simbol identitas wilayah juga berpotensi memunculkan dinamika politik identitas. Narasi kebijakan yang dibangun perlu menegaskan bahwa istilah "Tatar Sunda" dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap sejarah dan kebudayaan daerah.

Selain itu, terdapat pula aspek administratif dan kelembagaan yang harus dipertimbangkan. Biaya transisi administratif tetap perlu dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah dimensi hukum dan tata kelola.

Secara keseluruhan, wacana ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak selalu berkaitan dengan distribusi sumber daya atau pelayanan publik, tetapi juga menyangkut pembentukan identitas kolektif dan simbol-simbol yang membangun legitimasi pemerintahan. Kita juga jangan abaikan masyarakat yang berbeda pendapat tapi memberikan pemahaman, sehingga bisa dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat karena bagaimanapun, kita juga sudah hidup berdampingan bersama dengan nama Jawa Barat. ***

Didi Turmudzi, Ketua Umum Paguyuban Pasundan.

Berita Pilihan

Digelar Milangkala Tatar Sunda dengan Kirab Budaya di Berbagai Daerah, Dari Mana Biayanya?

Sekarang Diadakan Milangkala Tatar Sunda, Bagaimana Nasib Peringatan Hari Jadi Jawa Barat yang Sudah Ada?

Pemprov Jabar Biayai Kirab Budaya di Bogor untuk Milangkala Tatar Sunda

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Serap 3.920 Tenaga Kerja, Putaran Ekonomi Tembus Rp80 Miliar