Sumber Foto: Majelis Ulama Indonesia
Hukum
MUI Komisi Hukum dan HAM Berikan Masukan Strategis untuk Legislasi Nasional
JAKARTA, MUI.OR.ID – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kontribusinya dalam penguatan legislasi nasional selama periode kepengurusan 2020–2025. Melalui kajian intensif, diskusi tematik, dan keterlibatan aktif bersama pemerintah serta DPR, komisi kumham telah memberikan masukan strategis terhadap berbagai regulasi yang menyangkut kepentingan umat dan bangsa.
Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Prof Deding Ishak, menyampaikan komisinya secara konsisten menjalankan fungsi utama MUI sebagai himayatul ummah, pelindung umat dengan memastikan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas memiliki arah kemaslahatan sesuai prinsip ajaran Islam.
“Setiap RUU yang berdampak pada umat kita kaji secara mendalam. Kita memberikan pandangan, masukan, dan analisis akademik agar regulasi yang lahir membawa kemaslahatan. Ini bagian dari tugas MUI dalam menjaga moral dan etika kehidupan berbangsa,” ujar Prof Deding kepada MUIDigital, Senin (17/11/2025) melalui pesan WhatsApp.
Selama lima tahun terakhir, Komisi Hukum dan HAM MUI terlibat dalam pengkajian sejumlah RUU penting seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, revisi UU Zakat dan Pajak, hingga isu-isu pada Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Setiap regulasi tersebut dibahas secara mendalam karena memiliki dampak langsung terhadap moral publik, perlindungan masyarakat, dan kehidupan keagamaan.
“Berbagai regulasi yang menyentuh kepentingan umat selalu kita bahas dan kita beri catatan. Tujuannya agar produk hukum yang lahir tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.
Komisi juga memainkan peran sentral dalam penyusunan dua regulasi strategis di bidang perhajian, yakni RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta RUU Keuangan Haji. MUI membentuk tim khusus yang berisi para pakar seperti Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM Prof Noor Achmad, dan Wakil Sekretaris MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Rofiqul Umam Ahmad untuk memastikan tata kelola haji semakin baik, transparan, dan berpihak pada jamaah.
“Isu haji adalah amanah besar. Karena itu, kami membentuk tim pakar yang solid untuk mengkaji secara komprehensif. Ini menjadi salah satu legacy MUI dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji,” terang Prof Deding.
