Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pimpin Pengembangan Peta Jalan Biofuel di Vietnam

Perdana Menteri menandatangani Direktif No. 07/CT-TTg tentang mempromosikan produksi, pencampuran, distribusi, dan penggunaan bahan bakar hayati di Vietnam, mempercepat peta jalan untuk secara bertahap mengganti bahan bakar fosil, menjamin keamanan energi, dan memenuhi komitmen pengurangan emisi.

Arahan tersebut menyatakan bahwa, dalam beberapa waktu terakhir, kementerian, pemerintah daerah, dan perusahaan telah secara aktif menerapkan banyak solusi, mengembangkan dan menyebarluaskan mekanisme dan kebijakan untuk mendukung dan mendorong produksi dan konsumsi biofuel, serta mempromosikan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran sosial.

Pengembangan biofuel diakui sebagai faktor yang berkontribusi pada perluasan produksi dan penggunaan bahan bakar alternatif, secara bertahap menggantikan bahan bakar fosil, melindungi lingkungan, menjamin keamanan energi nasional, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Namun, konsumsi bahan bakar nabati saat ini masih terbatas dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam peta jalan. Di beberapa daerah, konsumen masih ragu untuk menggunakan bahan bakar nabati karena upaya komunikasi yang jarang dan tidak konsisten, serta kurangnya sumber informasi yang jelas dan resmi. Beberapa perusahaan distribusi minyak bumi belum menerapkan rencana tersebut secara agresif. Inspeksi dan pengawasan belum dilakukan secara teratur dan berkelanjutan; sistem distribusi belum beroperasi secara efisien. Kebijakan pajak dan biaya lingkungan serta mekanisme dukungan keuangan lainnya belum menciptakan insentif yang cukup untuk mendorong produksi dan konsumsi.

Untuk mengatasi kekurangan yang telah disebutkan di atas dan menerapkan peta jalan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan pemahaman menyeluruh atas Resolusi No. 70-NQ/TW tanggal 20 Agustus 2025 dari Politbiro tentang memastikan keamanan energi nasional hingga tahun 2030, dengan visi hingga tahun 2045, dan Keputusan No. 876/QD-TTg tanggal 22 Juli 2022, yang menyetujui Program Aksi untuk Transisi Energi Hijau, mengurangi emisi karbon dan metana di sektor transportasi, dan memenuhi komitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 di COP26, Perdana Menteri meminta kementerian, sektor, dan daerah untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas utama secara terkoordinasi.

Kementerian, lembaga setingkat kementerian, dan Komite Rakyat provinsi dan kota harus mengintegrasikan tujuan mempromosikan konsumsi biofuel ke dalam strategi, rencana, dan rencana pembangunan mereka untuk berbagai sektor; memperkuat komunikasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran; meningkatkan koordinasi antar sektor; dan melaksanakan program dan proyek percontohan di bidang transportasi, industri, dan pertanian.

Perdana Menteri menugaskan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memimpin pengembangan rencana rinci untuk menerapkan peta jalan penerapan rasio pencampuran bahan bakar hayati dengan bahan bakar tradisional, guna memastikan pasokan bioetanol yang stabil. Kementerian tersebut juga ditugaskan untuk mengelola investasi dalam proyek produksi bahan bakar hayati, mendorong bisnis untuk mengembangkan infrastruktur produksi dan konsumsi, memeriksa dan memantau pelaksanaan peraturan, serta secara bertahap memastikan swasembada pasokan E100.

Secara bersamaan, mengkoordinasikan pengembangan dan pengesahan standar dan peraturan teknis nasional yang relevan; meneliti dan mengusulkan kebijakan tentang penetapan harga, pajak, biaya, dan mekanisme keuangan; memantau secara cermat perkembangan penawaran dan permintaan domestik dan internasional, serta mengembangkan skenario untuk menanggapi fluktuasi pasar.

Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk meneliti dan mengusulkan kebijakan insentif investasi, mekanisme keuangan dan kredit; meninjau dan mengubah peraturan tentang pajak dan biaya; serta mengalokasikan sumber daya keuangan untuk proyek-proyek utama.

Kementerian Sains dan Teknologi sedang meninjau dan memperbaiki standar dan peraturan teknis; mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi produksi biofuel E100, B100, dan generasi kedua; serta mereformasi prosedur administratif terkait pencampuran dan penggabungan.

Kementerian Konstruksi mempromosikan penggunaan bahan bakar nabati untuk kendaraan dan peralatan transportasi, serta meneliti bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup mengembangkan area bahan baku secara berkelanjutan; mendorong produksi bahan baku dari tanaman non-pangan, hasil sampingan pertanian, dan limbah organik; serta mengintegrasikan target pengurangan emisi ke dalam strategi dan program nasional.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan sedang mengembangkan program penyadaran bagi siswa; Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata memperkuat komunikasi melalui kegiatan budaya dan pariwisata hijau; Kementerian Dalam Negeri melatih sumber daya manusia; dan Kementerian Luar Negeri mempromosikan kerja sama internasional dan mempublikasikan citra Vietnam dalam pengembangan biofuel.

Komite Rakyat provinsi dan kota akan mengeluarkan arahan untuk melaksanakan peta jalan; menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi bisnis untuk berinvestasi dalam infrastruktur; dan memeriksa serta mengawasi pencampuran, distribusi, dan penggunaan biofuel di wilayah masing-masing.

Perdana Menteri menugaskan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan, untuk memimpin pemantauan dan mendesak kementerian, sektor, daerah, lembaga, organisasi, dan individu terkait untuk serius melaksanakan arahan ini. Menteri, kepala lembaga setingkat menteri, dan ketua Komite Rakyat provinsi dan kota bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atas kemajuan dan hasil pelaksanaannya; mereka harus secara berkala melaporkan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebelum tanggal 10 Desember setiap tahun untuk dikompilasi.