Potensi Perdagangan Karbon Indonesia Capai Rp5 Triliun, Manfaatkan Proyek di Kalbar

Fakta News Day - PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan perdagangan karbon Indonesia berpotensi menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp5 triliun apabila dikelola secara benar, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan terhadap proyek karbon sekaligus peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Raja Juli Antoni, skema perdagangan karbon merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan. Pemerintah menilai pengembangan ekonomi karbon tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Empat Proyek Karbon Jadi Tahap Awal

Pada tahap awal, pemerintah menetapkan empat proyek karbon. Tiga proyek berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sedangkan satu proyek berasal dari skema perhutanan sosial.

Raja Juli Antoni mengatakan keempat proyek tersebut memiliki potensi menyelamatkan sekitar 30 juta ton CO₂ ekuivalen. Nilai transaksi ekonominya diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.

"Pada tahap awal ini sudah terdapat empat proyek karbon, yang terdiri dari tiga proyek Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek perhutanan sosial. Total potensi emisi gas rumah kaca yang bisa diselamatkan sekitar 30 juta ton CO₂ ekuivalen, dengan nilai transaksi ekonomi sekitar Rp5 triliun," ujar Raja Juli Antoni dilansir Antara, Senin (6/7).

Selain nilai transaksi ekonomi, pemerintah juga memperkirakan adanya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.

Potensi tersebut berasal dari tiga proyek karbon yang mencakup kawasan seluas sekitar 225 ribu hektare.

Menurut Raja Juli Antoni, angka tersebut masih berasal dari sebagian kecil kawasan yang telah dipersiapkan untuk perdagangan karbon.