Prof. Supardi: Polri Harus Tunduk pada Presiden, Bukan Kementerian

detikNews Berita

Prof Suparji: Polri Alat Negara Tunduk Pada Presiden, Bukan Kementerian

Kurniawan Fadilah - detikNews

Sabtu, 07 Feb 2026 18:51 WIB

Jakarta -

Pakar hukum pidana, Profesor Supardi Ahmad memberikan pandangannya mengenai dinamika kedudukan Polri. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia itu menyebut Polri sebagai alat negara harus tunduk dan patuh pada presiden, bukan kementerian.

Supardi menjelaskan, pendapatnya ini dilandasi pada semangat filosofi berbangsa dan bernegara. Dia mengatakan, dalam sebuah negara tentu terdapat sebuah instrumen dan sejumlah alat, termasuk kehadiran kepala negara yang bekerja berdasarkan konstitusi.

Sementara salah satu alat negara yang tercatat dalam konstitusi adalah kepolisian. Hal ini, kata dia, tertuang jelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, bahwa polisi adalah alat negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian, kalau sebagai alat negara, berarti tunduk dan patuh kepada kepala negara, dalam hal ini Presiden. Tidak tunduk dan patuh kepada kementerian atau tidak tunduk dan patuh misalnya dengan institusi-institusi yang lain," tutur Supardi dalam diskusi 'Mengawal Marwah Demokrasi: Polri di Bawah Presiden Sebagai Amanah Reformasi' di Cikini, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (7/2/2026)

Baca juga: KPAI Apresiasi Polda Metro Bongkar Sindikat Penjualan Anak ke Pedalaman Sumatera

Dia menyebut, dalam Pasal 30 tersebut sudah jelas menyatakan polisi adalah alat negara sehingga sudah sepatutnya tunduk kepada kepala negara. Di sisi lain, dia menyampaikan jika dilihat secara historis sosiologis, tidak bisa dipungkiri adanya dinamika, salah satunya terkait terjadinya reformasi.

"Di mana, reformasi tadi melahirkan adanya supremasi sipil dan kemudian menempatkan posisi polisi tidak bagian dari TNI. Dalam rangka apa? Mewujudkan polisi sipil," ujar Supardi.

"Dengan demikian, maka berarti sangat jelas keberadaannya sebagai penegak hukum, pelayan, pengayom, pelindung masyarakat. Maka di situlah kita sangat mendukung adanya supremasi sipil," imbuh dia.

Simak juga Video 'Kapolri: Polri di Bawah Presiden Itu Ideal, Sesuai Reformasi 1998':

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dhn)

polri alat negara presiden hukum pidana hukum

Berita Terkait

Berita detikcom Lainnya

detikFood

Intip Suasana hingga Menu di Bibi Kelinci Kopitiam yang Lagi Viral

Wolipop

Park Min Young Ungkap Kisah Adegan Ciuman dengan Wi Ha Joon di Siren's Kiss

detikHot

Penampilan Nita Gunawan Usai No Sugar-Real Food