Pentingnya Melindungi Kedaulatan Digital Indonesia dari Ancaman Siber

Fakta News Day - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam pidatonya akhir 2023, memberikan peringatan keras: "Jaga betul aset digital kita, jaga data, informasi, dan akses pasar". Saat ini, kita tidak lagi hanya bicara soal patok perbatasan fisik, melainkan kedaulatan di ruang siber yang bersifat tanpa batas (borderless) namun mematikan secara politis.

Dalam kacamata Geopolitik Digital, ruang siber telah bertransformasi menjadi medan tempur baru. Jika dulu negara berperang berebut sumber daya alam, kini kekuatan negara diukur dari kemampuannya menguasai akses informasi dan melindungi Big Data. Sayangnya, Indonesia saat ini bisa dibilang sedang berada dalam status "Siaga Merah".

Rangkaian Luka Digital: Data yang Bicara

Bukan sekadar asumsi, deretan angka serangan siber yang melumpuhkan sektor publik kita adalah bukti nyata betapa rentannya kedaulatan digital Indonesia:

Sektor Kesehatan (2017 & 2021): Serangan Ransomware Wannacry melumpuhkan ratusan komputer di dua rumah sakit terkenal. Ironisnya lagi, pada 2021, data sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi pun sempat beredar luas di media sosial.

Sektor Asuransi dan Jasa Kesehatan (2021): Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dari sistem BPJS Kesehatan dan dijual di forum online hanya seharga 0,15 bitcoin. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah perusahaan asuransi bersar kehilangan 2 juta data nasabah (setara 250 GB) yang dilelang seharga 7.000 dolar AS.

Teror Bjorka & Perbankan (2022-2023): Sosok Bjorka mengklaim menguasai 1,3 miliar data registrasi SIM Card dan 105 juta data KPU. Belum kering luka itu, sebuah bank besar dihantam ransomware Lockbit yang mencuri 15 juta data nasabah (1,5 terabyte) dan meminta tebusan fantastis senilai 20 juta dolar AS.

Lumpuhnya PDN (2024): Kasus besar lainnya adalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan 282 layanan instansi pemerintah terganggu, mulai dari imigrasi hingga pendaftaran beasiswa KIP Kuliah. Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar.

Kedaulatan Bukan Sekadar Regulasi di Atas Kertas

Pemerintah sebenarnya sudah merespons melalui UU ITE, Strategi Keamanan Siber Nasional dari BSSN, hingga Pedoman Pertahanan Siber dari Kemenhan. Namun, implementasinya masih belum optimal.

Kebocoran data rahasia bukan hanya soal malu, tapi soal keselamatan negara. Jika lokasi pasukan, metode intelijen, hingga titik lemah infrastruktur kita diketahui negara lawan, perang siber (cyberwarfare) bisa meletus kapan saja dan melumpuhkan stabilitas nasional dalam hitungan detik.

Langkah Mendesak: Berdikari Secara Digital

Kita harus sadar bahwa kedaulatan digital adalah harga diri bangsa (pride). Transformasi digital besar-besaran harus dibarengi dengan penguatan Cyber Security yang mumpuni.

Indonesia butuh:

Kedaulatan digital harus menjadi fokus utama Pemerintah saat ini dan mendatang. Jangan sampai aset digital rakyat Indonesia terus-menerus menjadi barang dagangan murah di pasar gelap dunia hanya karena kita lambat dalam bertindak.