Pemprov Papua Tingkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen memperkuat pemerataan akses dan mutu pendidikan hingga menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Bumi Cenderawasih, melalui langkah strategis dan kolaboratif.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Papua, Orgenes Kambuaya di Jayapura, Kamis mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil.

"Untuk itu tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata menjadi perhatian serius pemerintah daerah," katanya usai membuka kegiatan Konsolidasi Pendidikan dasar dan Menengah.

Menurut Orgenes, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif untuk memastikan seluruh anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu,

“Tidak boleh ada anak Papua yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses, untuk itu pemerataan pendidikan hingga wilayah 3T harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Pemprov Papua terus mendorong penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas dan distribusi guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.

"Selain itu, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan," katanya lagi.

Dia menambahkan, pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing.

Kurikulum yang relevan dengan potensi lokal, penguatan pendidikan karakter, serta pengembangan keterampilan vokasi dinilai mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga adat, tokoh agama, dunia usaha, serta masyarakat terus diperkuat guna mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan merata di seluruh wilayah Papua," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.