Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Utuh, Program MBG Dijalankan Bersamaan

Fakta News Day - INDORAYA – Pemerintah melalui Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait isu penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai dugaan pengalihan dana pendidikan.

Sekretaris Kabinet menegaskan narasi yang menyebut MBG mengurangi anggaran pendidikan tidak benar. Program MBG disebut justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” kata Teddy di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (27/2).

Ia memastikan pelaksanaan MBG tidak menghentikan program pendidikan yang telah berjalan. Program strategis dari pemerintahan sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berlanjut.

“Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” kata Teddy.

Teddy juga menepis anggapan adanya sekolah terbengkalai akibat pengurangan anggaran pendidikan. Ia menjelaskan pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai regulasi.

Menurutnya, pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota.

Selain itu, ia membantah isu guru tidak mendapat perhatian karena anggaran pendidikan dikaitkan dengan MBG. Pemerintah, kata Teddy, justru menaikkan insentif bagi guru honorer menjadi Rp 400 ribu pada 2025.

“Selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu,” ujarnya.

Ia menambahkan tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dengan penyaluran tunjangan honor tetap dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah setiap bulan.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa program MBG berjalan berdampingan dengan program pendidikan tanpa mengurangi alokasi bagi sekolah maupun guru.