Mantan Pejabat AS Ungkap Campur Tangan Israel Gagalkan Kesepakatan Damai Trump-Iran

Fakta News Day - Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Direktur Kontraterorisme AS, Joe Kent, mengungkapkan kekhawatiran Israel terhadap potensi perdamaian.

Israel takut Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan nuklir baru dengan pihak Iran.

Joe Kent menyampaikan hal ini dalam sebuah siniar YouTube bersama jurnalis Scott Horton.

Menurut Kent, Presiden Trump dan timnya sebenarnya berpeluang besar mencapai kesepakatan tersebut.

Diskusi nyata mengenai pengayaan nuklir dikabarkan telah berjalan dengan sangat baik.

Namun, Israel diduga melakukan intervensi aktif untuk menggagalkan proses negosiasi tersebut.

Pihak Israel menekankan bahwa Teheran sedang bersiap membangun senjata nuklir yang berbahaya.

Mereka juga mengklaim Iran mengembangkan rudal yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kent menilai sikap Iran selama konflik ini sebenarnya sangat terukur.

Pada Operasi Midnight Hammer Juni lalu, Iran membalas dengan jumlah rudal yang setara.

Hal ini dianggap sebagai sinyal bahwa Iran masih tertarik pada jalur kesepakatan.

Joe Kent sendiri baru saja resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa lalu.

Ia mundur karena tidak setuju dengan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Kent menuduh pejabat senior Israel melakukan kampanye disinformasi untuk menyeret Washington ke konflik.

Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran.

Serangan tersebut menghantam sejumlah target di Teheran dan menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Iran kemudian merespons dengan menyerang fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai pembelaan diri.

Awalnya, AS dan Israel berdalih serangan itu diperlukan untuk menghadapi ancaman nuklir.

Namun, tujuan tersebut berubah menjadi keinginan untuk melakukan perubahan kekuasaan di Iran.

Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan internal di Washington terkait arah kebijakan terhadap Teheran.