Jatim dan Maluku Utara Tingkatkan Kerja Sama SPBE dan Perdagangan

Fakta News Day - Surabaya, MCI News – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/02/2026) seperti yang di kutip di website kominfo.jatimprov.go.id. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut komunikasi dan kerja sama strategis yang sebelumnya dirintis, termasuk misi dagang Jawa Timur ke Maluku Utara yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman antarperangkat daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hubungan kedua provinsi kini memasuki tahap implementasi konkret. Pertemuan tersebut tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan dan penguatan ekonomi daerah.

Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kerja sama perdagangan, optimalisasi Tol Laut, hingga inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara melalui penguatan perjanjian kinerja.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan arus logistik antarpulau. Selama ini sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur, namun kapal yang kembali belum terisi optimal sehingga berdampak pada tingginya biaya logistik dan inflasi daerah.

“Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun arus barang yang belum seimbang menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah. Karena itu, kami mencari solusi bersama agar ketika kapal berangkat penuh, kembalinya juga penuh,” ujar Khofifah.

Ia menekankan pentingnya optimalisasi program Tol Laut serta penguatan jejaring perdagangan agar produk unggulan Maluku Utara dapat mengisi muatan balik menuju Jawa Timur sehingga tercipta efisiensi distribusi.

Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kunjungan ini membawa misi belajar sekaligus memperkuat implementasi kerja sama konkret,” ujarnya.

Dalam tata kelola digital, Jawa Timur memiliki indeks SPBE 4,7, sementara Maluku Utara 3,6. Hal ini menjadi fokus pembelajaran, termasuk integrasi layanan digital, transparansi kinerja, dan penguatan kapasitas aparatur.

Kerja sama ke depan akan diperluas pada sektor pertanian, komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan jaringan perdagangan antarpulau guna membangun rantai pasok yang lebih efisien dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.