DPR Percepat Pembahasan Lima RUU Sebelum Libur Idulfitri

Fakta News Day - NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang.

Total ada lima RUU yang kini dikebut pembahasannya, mulai dari perlindungan pekerja rumah tangga hingga aturan perampasan aset hasil kejahatan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR tengah memproses lima rancangan undang-undang secara paralel.

Baca Juga DPR: Kemandirian Industri Pertahanan Butuh Konsistensi dan Keberanian Investasi

Beberapa di antaranya bahkan ditargetkan segera menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. “Baru saja kami rapat di Badan Legislasi, dan nanti akan dilanjutkan rapat pimpinan serta rapat badan musyawarah untuk dibawa ke paripurna besok,” kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (11/3/2026).

Rapat paripurna yang digelar Kamis (12/3) dijadwalkan membahas pengesahan sejumlah RUU sebagai usul inisiatif DPR sebelum masuk masa libur Lebaran. Adapun lima RUU yang sedang dipercepat pembahasannya yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Hak Cipta, RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, serta RUU Satu Data.

Dasco menjelaskan, RUU PPRT akan segera diajukan sebagai usul inisiatif DPR untuk kemudian dibahas bersama pemerintah. Sementara RUU Hak Cipta juga akan mengikuti jalur yang sama. Di sisi lain, untuk RUU Ketenagakerjaan DPR berencana membentuk tim khusus yang melibatkan serikat pekerja agar proses pembahasannya lebih inklusif.

Baca Juga Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

Tahap Harmonisasi

Sedangkan RUU Perampasan Aset akan lebih dulu melalui tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR sebelum dibahas lebih lanjut. Baleg juga berencana membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Baca Juga Pariwisata Ngebut di 2025, Menpar Klaim Target Nasional Terlampaui

Setelah itu, DPR juga akan mulai menggodok RUU Satu Data yang ditujukan untuk memperkuat integrasi dan tata kelola data nasional. Menurut Dasco, dari lima rancangan tersebut, dua yang menjadi prioritas utama adalah RUU PPRT dan RUU Hak Cipta. DPR menargetkan kedua regulasi itu bisa disahkan pada tahun ini.

“Target pertama PPRT, lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Dasco. Dengan agenda legislasi yang dipacu menjelang Lebaran, DPR tampaknya ingin memastikan sejumlah aturan strategis bisa segera masuk jalur pembahasan resmi sebelum kalender politik dan masa reses kembali mengerem laju pembahasan di parlemen. (tb)