Polemik Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Fakta News Day - BOGOR — Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah dan orangtua menggantungkan kebutuhan harian pada program tersebut. Ia menilai penghentian MBG hanya karena sumber pembiayaan berasal dari pos pendidikan justru berpotensi merugikan masyarakat kecil.

“Kalau program itu dihentikan, sadar enggak berapa banyak anak-anak yang kemudian akan kekurangan? Selama ini sudah berapa banyak anak didik kita yang setiap hari menggantungkan hidupnya dengan MBG ini,” ujar Ahmad Ali di Pandeglang, Kamis (26/2/2026).

Ahmad Ali mengklaim bahwa penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk MBG pada 2025 merupakan hasil kesepakatan antarfraksi di DPR.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pengawasan agar program tepat sasaran, bukan penghentian. Ia mendorong terutama Komisi X DPR untuk memastikan distribusi berjalan efektif.

“Kalau sementara masih menggunakan sebagian dana pendidikan, dan itu untuk kepentingan anak-anak sekolah, maka masih berkorelasi,” katanya.

PSI juga menilai MBG sebagai program strategis yang masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan model pelaksanaan, sehingga membutuhkan dukungan publik dan politik.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, membenarkan bahwa dana MBG memang mengambil porsi dari anggaran pendidikan.

Dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta (25/2/2026), Esti menilai kebijakan tersebut menjadi ironi ketika masih banyak sekolah di berbagai daerah belum memiliki fasilitas layak.

Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah, pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan guru.

Esti mencontohkan kondisi sekolah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kerap viral karena kondisi bangunan yang memprihatinkan.

“Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah,” ujarnya.

Perdebatan ini pada dasarnya menyentuh dua pendekatan kebijakan yakni, pendekatan perlindungan sosial langsung MBG dipandang sebagai intervensi cepat untuk pemenuhan gizi dan meringankan beban keluarga dan pendekatan penguatan sistem pendidikan jangka panjang.

“Anggaran pendidikan dinilai seharusnya difokuskan pada infrastruktur dan kualitas pembelajaran. PDIP menekankan pentingnya transparansi sumber pembiayaan dan konsistensi alokasi sesuai amanat konstitusi,” ujarnya.

PSI menekankan urgensi keberlanjutan program, agar tidak mengganggu penerima manfaat. Kuncinya, transparansi dan pengawasan.

Terlepas dari perbedaan pandangan, polemik ini mengerucut pada dua hal utama yakni, seberapa besar porsi anggaran pendidikan yang dialihkan untuk MBG dan bagaimana mekanisme pengawasan agar tidak mengganggu pemenuhan standar layanan pendidikan lainnya.

Perdebatan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi fiskal dan kejelasan prioritas kebijakan, terutama ketika menyangkut sektor pendidikan yang memiliki mandat alokasi minimal dalam APBN.

“Program MBG kini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga soal konsistensi kebijakan anggaran dan akuntabilitas publik,” tegasnya. (yopy/in)