Kematian Ali Khamenei: Era Baru Geopolitik Timur Tengah Dimulai

JAKARTA | KBA – Yanuardi Syukur mengatakan, hari Sabtu, 28 Februari 2026, akan tercatat sebagai hari yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental.

Menurut antropolog dan pengamat Timur Tengah dari Universitas Khairun tersebut, serangan bersama Israel dan Amerika Serikat yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tidak hanya menciptakan kekosongan kekuasaan di Teheran, tetapi juga membuka kotak pandora yang selama empat dekade lebih terkunci rapat tentang nasib Republik Islam Iran pasca 1979.

“Pasca kematian Khamenei, kita lihat Iran telah membentuk dewan beranggotakan tiga orang yang akan mengambil alih seluruh tugas kepemimpinan negara untuk sementara waktu. Dewan transisi ini dibentuk guna menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional Iran di tengah eskalasi konflik yang sedang berlangsung,” katanya saat diwawancara KBA News, Minggu, 1 Maret 2026.

Sesuai dengan protokol konstitusi dalam kondisi darurat, ketiga pejabat tertinggi yang memimpin jalannya pemerintahan adalah Presiden Iran sebagai kepala eksekutif, Ketua Mahkamah Agung sebagai representasi otoritas hukum tertinggi, dan seorang Ahli Hukum dari Dewan Garda sebagai perwakilan lembaga ulama senior yang bertugas memastikan kebijakan tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara.

Dewan ini memegang mandat penuh untuk mengelola urusan negara hingga pemilihan atau penunjukan Pemimpin Tertinggi yang baru dilakukan oleh Majelis Ahli. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang dapat memicu ketidakpastian politik di dalam negeri.

Menurut Yanuardi Syukur, pembentukan dewan ‘tiga serangkai’ tersebut adalah langkah cerdas sekaligus menunjukkan bahwa mesin negara Iran masih berfungsi. Konstitusi Iran memang telah mengatur proses suksesi apabila Pemimpin Tertinggi meninggal dunia.

Dalam mekanisme tersebut, kata lulusan Universitas Indonesia (UI) ini, kekuasaan sementara akan dipegang oleh sebuah dewan yang terdiri dari tiga orang, yakni Presiden Iran, Kepala Kehakiman, serta satu ulama dari Dewan Garda Revolusi. Pihak otoritas di Teheran menegaskan bahwa seluruh fungsi kedaulatan tetap berjalan normal di bawah pengawasan dewan tersebut, meskipun tekanan militer dari luar negeri belum mereda.

“Di balik dewan konstitusional ini, tentu saja peran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dengan hampir satu juta personelnya tetaplah dominan. Mereka memang memastikan agar spirit ‘jihad revolusi’ tetap berjalan,” katanya.

Kemunculan Reza Pahlavi

Kemudian, munculnya Reza Pahlavi dari pengasingannya di Amerika Serikat yang menyebut kematian Khamenei sebagai “terhapusnya penguasa lalim dari muka sejarah” dan menegaskan bahwa “Republik Islam pada dasarnya telah mencapai akhirnya” tidak bisa dinafikan.

“Memang kontroversial dan beda jauh visi Pahlavi dengan revolusi Islam Iran. Pahlavi menyebut serangan AS-Israel sebagai ‘intervensi kemanusiaan’ yang menargetkan rezim, bukan rakyat Iran. Ini sesuatu yang menurut saya tidak realistis,” katanya.

Ia menjelaskan, Pahlavi memiliki “Iran Prosperity Project”, sebuah peta jalan transisi demokrasi yang mencakup referendum untuk konstitusi baru, pemisahan agama dan negara, serta “Kesepakatan Cyrus” yang secara eksplisit mencakup pengakuan terhadap Israel. Ini adalah langkah yang berani namun berpotensi menjadi bumerang di tengah publik Iran yang selama ini tumbuh dalam narasi anti-Zionis.

Di internal Iran, lanjut dia, sentimen pro-monarki memang masih hidup, dan ini bisa jadi pendukung kuat Pahlavi. Dia punya akses ke media internasional yang dapat memberi dia panggung yang tidak dimiliki oleh para pembangkang di dalam negeri. Namun, kelemahannya juga begitu jelas, yakni dia tidak memiliki dukungan militer di internal Iran, kecuali jika AS betul-betul mendukungnya secara all out.

Sejauh ini, kata dia, Presiden Trump meskipun menyerukan rakyat Iran untuk “mengambil kembali negara mereka”, belum memberikan pengakuan resmi terhadap Pahlavi sebagai pemimpin transisi, lagipula saat ini transisi belum terjadi.

“Pahlavi sendiri dengan cerdik menegaskan bahwa legitimasinya berasal dari rakyat Iran, bukan dari dukungan asing. Namun, tidak mudah mempertahankan legitimasi itu sebab ia tidak punya pijakan dan dukungan kuat dari dalam negeri,” katanya.

Selain itu, kata Yanuardi Syukur lagi, ada sebagian orang mengatakan bahwa kemampuan Iran untuk membalas telah berkurang secara signifikan karena Hamas dan Hizbullah kehilangan kapabilitas militer. Namun kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan Iran memiliki ‘senjata pamungkas’ yang tidak diprediksi oleh Israel atau Amerika.

“Reza Pahlavi mungkin memiliki momentum dan simpati internasional, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa revolusi tidak dapat diimpor dari luar negeri. revolusi membutuhkan sekutu di dalam negeri yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk perubahan,” ujarnya. (kba)