Bupati Kolaka Utara Bahas Relokasi RSUD dan Penguatan SDM Kesehatan dengan Kemenkes
Rabu (25/2) Bupati Kolaka Utara Drs.H.Nurrahman Umar melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna membahas penguatan layanan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara. Pertemuan tersebut diterima oleh Direktur Pengembangan Perencanaan SDM Kesehatan, Laode Musafik.
Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Irham, S.Km,M.Kes, Kepala Bappeda, Ismail Mustafa, Direktur RSUD Jafar Harun,dr.Indar, serta Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kabupaten Kolaka Utara Sahlan Launu.
Dalam audiensi tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas daerah, di antaranya rencana relokasi RSUD Jafar Harun guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung pengembangan fasilitas yang lebih memadai.
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan riil daerah, terutama terkait relokasi RSUD dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga harus kita pastikan terus membaik dari waktu ke waktu,” ujar Bupati.
Selain relokasi rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga menekankan pentingnya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga medis dan paramedis lainnya.
“Kami berharap ada dukungan dalam penempatan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan di Kolaka Utara. Ketersediaan dokter dan tenaga medis yang memadai akan sangat menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan program dari pemerintah pusat, termasuk penguatan sarana dan prasarana serta optimalisasi program promotif dan preventif di tingkat pelayanan dasar.
Menanggapi hal tersebut, Laode Musafik menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Apa yang disampaikan oleh Bupati menjadi catatan penting bagi kami. Pada prinsipnya, Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, khususnya terkait perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan di daerah,” ujarnya.




